PALEMBANG — Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),  Iwan Riadi mengakui undang-undang (UU) No 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi baru keluar.

“Disitu di atur tentang tenaga ahli asing, harusnya  mereka melapor dahulu karena ingin tahu sertifikasi yang mereka punya apa, kemampuan yang mereka punya apa, ini data yang bisa disampaikan tidak sampai ke lembaga, sehingga kita belum tahu, karerna itu kami akan berkerjasama dengan pemerintah menyikapi kondisi dan keadaan ini,” kata Iwan Riadi ST didampingi wakilnya Fansuri dan Hendri.

Ideal antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal menurutnya komposisinya harus 51 persen di kita di tenaga lokal sisanya boleh tenaga kerja asing ikut , kami sedang mencoba melakukan pemetaan terhadap memang badan usaha dan tenaga ahli dan tenaga konstruksi yang ada di Sumsel sehingga diketahui berapa banyak dan apa  kekurangannya.

“Karena tanpa kita maping enggak bisa kita tahu kemampuan ini , mudah-mudahan LPJK kedepan bisa lakukan itu,” tuturnya, Senin (24/04).

Menurutnya kalau tenaga ahli asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena sudah Masyarakat Ekonomi Asean  (MEA) mereka bisa masuk untuk  melakukan kegiatan di Sumsel tapi harusnya ada pemberitahuan ke kami tentang tenaga kerja tersebut dan selama ini pihaknya tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai hal tersebut.

“Harus itu di mediasi antara lembaga dengan pemerintah sehingga kita kita akan coba lakukan data , kita mediasi dengan pemerintah, kita ajak komunikasi dengan mereka, saya menginginkan bisa tenaga kerja kita harusnya ikut terlibat dalam pembangunan itu,” harapnya. (juniara)

 

Artikel Terkait