PALEMBANG — Kemajuan teknologi (IT) hingga kini terus berkembang secara pesat seiring dengan banyaknya transaksi online yang dilakukan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus mendukung dan mengupayakan kemudahan masyarakat agar memiliki tanda tangan digital yang nantinya dapat digunakan dalam transaksi elektronik.

Staf Ahli Bidanf Teknologi Kominfo, Herry Abdul Aziz, disela kegiatan seminar Pemanfataan Teknologi Informasi dan Tanda Tangan Digital pada Sistem Pemerintahan di hotel Horison Palembang, Selasa (22/11) mengatakan pemanfaatan tanda tangan digital ini merupakan wujud perubahan dari zaman ke zaman.
“Di era digital saat ini yang semakin maju, apakah tanda tangan di kertas masih berlaku?,” tanyanya.
Dijelaskannya, tanda tangan digital ini mampu membuat sebuah dokumen legal tanpa menggunakan kertas serta mampu memberikan empat jaminan pada transaksi elektronik agar memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sama dengan tanda tangan basah.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) nomor 11 tahun 2008, pasal 11, tanda tangan digital memberikan jaminan identitas yang valid, jaminan.kerahasiaan, jaminan integritas, serta jaminan nirsangkal terhadap dokumen dan transaksi elektronik.
“Selain kita bisa meminamlisir penggunaaan kertas, tanda tangan digital juga sah sama seperti tanda tangan basah. Jadi, mari kita bersama-sama mengimplemetasikan dokumen digital dan saya berharap provinsi Sumsel bisa menjadi contoh bagi provinsi lain untuk menerapkan tanda tangan digital ini,” harapnya.
Sementara, dalam kesempatan yang sama, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yohanes Toruan, menyambut baik rencana penerapan tanda tangan digital dalam transaksi elektronik, khususnya di lingkungan pemerintah.
Menurutnya, selain memudahkan dalam bertransaksi, tanda tangan digital juga sudah disahkan oleh Undang-Undang.
“Ini juga salah satu faktor untuk bisa mempercepat pembangunan di Sumsel dan mensejahterkan masyarakat Sumsel,” katanya.

Dikatakan, dari 34 provinsi di Indonesia, Sumsel menjadi provinsi keempat yang mendapatkan sosialisasi tanda tangan digital. “Semoga kedepannya kita bisa mengganti proses transaksi yang sebelumnya menggunakan kertas, sekarang menjadi digital,” katanya.

Yohanes berharap, semua pihak mendukung dan bisa mengaplikasikannya sehingga efesiensi dan efektivitas dalam bertransaksi bisa terwujud. (juniara)

RelatedPost