PALEMBANG — Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tengah gencar merealisasikan tiga program utamanya, yakni menjaga stabilitas ketersediaan bahan pokok, kedua meningkatkan ekspor non migas, ketiga terus menerus reformasi birokrasi.

Sri Agustina, Inspektorat Jendral Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Irjen Kemendag RI) usai membuka Fokus Group Discussion (FGD) implementasi Sistim Informasi Perusahaan Online (SIPO) di Hotel Aryaduta, Senin (10/04). Mengatakan pihaknya terus menjaga ketersediaan bahan pokok sehingga terjadi kestabilan harga.

“Selain itu kita dari kementerian juga akan meningkatkan ekspor non migas rata-rata 5,6 persen pada tahun ini, dengan membuka pasar baru dan produk baru yang bisa diterima pasar ekspor,” ujarnya.

Lanjutnya, Kemendag akan terus menerus mereformasi birokrasi dengan sesimpel mungkin. Dengan birokrasi yang simpel maka akan menurunkan level Indonesia.

“Level Persaingan usaha Indonesia meningkat, dari urutan 106 turun ke 91, mudah-mudahan level bisa turun lagi di bawah 60,” harapnya.

Ditambahkannya, lama perizinan di kabupaten/kota belum seperti yang diharapkan, seharusnya 2 sampai 3 hari sudah selesai tetapi masih lama.

“Berdasarkan Permendag No 36 tahun 2007, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlakunya seumur hidup dan hanys diperpanjang setiap 5 tahun sekali. SIUP hanya diperbaharui bila terjadi perubahan misalnya perubahan pengurus,” katanya.

Ditegaskannya, untuk Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tetap harus diperbaharui karena itu amanat Undang Undang. Pembaharuan sering bertele-tele, berdasarkan Permendag nomor 8 bukan menghapus pembaruan tetapi mempercepat proses.

“SIPO ini penting untuk mempercepat proses, pentingnya informasi perusahaan untuk memajukan dunia usaha agar dapat bersaing. SIPO juga membantu kabupaten/kota untuk menyiapkan laporan. SIUP dan TDP merupakan kewenangan Kementerian yang diberikan ke kabupaten/kota dengan kewajiban mereka untuk melaporkan penerbitan SIUP dan TDP, kami datang kesini untuk memfasilitasi pelaporan,” urainya.

Senada, Agus Yudiantoro Kepala dinas Perdagangan Sumsel mengatakan, pihaknya akan mendorong kabupaten/kota untuk membuat secara online tidak lagi manual.

“Sudah tidak zamannya lagi manual, tandatangan saja bila perlu tidak lagi tandatangan basah. Kita (Pemprov Sumsel) tidak menerbitkan SIUP dan TDP tapi menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA). Kalau tidak ada SKA maka kena pajak 10 Persen tapi kalau ada hanya 2 persen,” tutupnya. (juniara)

Artikel Terkait