PALEMBANG — Sebanyak 2.700 petani kelapa sawit di Sumatera Selatan berhasil meraih sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Smallholder Support Fund dengan luas lahan yang dikelola mencapai 5.500 hektare.

Pencapaian tersebut menjadikan mereka kelompok petani kelapa sawit swadya terbesar di dunia. Para petani yang terbagi dalam tujuh koperasi tingkat desa tersebut tergabung dalam perhimpunan ‘Sapta Tunggal Mandiri’ dapat memproduksi sekitar 92.000 metrik tandab buah segar bersertifikat.

Empat dari tujuh koperasi yang tergabung dalam perhimpunan tersebut sebelumnya merupakan petanu plasma binaan pabrik kelapa sawit PT. Tania milik grup Wilmar.

Komisaris Wilmar Group, Parulian Tumanggor mengatakan peran petani sangat penting untuk industri minyak kelapa sawit. Untuk itu Wilmar berupaya membantu kelompok petani dan memastikan kesadaran terhadap industri kelapa sawit berkelanjutan.

Diharapkan kedepannya, dengan diraihnya sertifikat RSPO. Para petani dapat mengelola perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan dan menghasilkan buah-buah pilihan sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan karena telah terbukanya akses terhadap pangsa pasar ekspor yang membutuhkan minta sawit berkelanjutan bersertifikat.

Sementara, Amin Rohmad, salah satu petani kelapa.sawit swadaya bersertifikat mengungkapkan rasa senangnya karena bisa meraih sertifikat RSPO. “Tentunya kami sangat senag karena dengan diraihnya sertifikat ini, kemampuan kami untuk menghasilkan tandan buah segar yang berkelanjutan meningkat dan ini juga.akan berdampak.dengan meningkatnya kesejahteraan kami,” ungkap Amin yang juga sebagai manajer kelompok Tuggal Sapta Mandiri di Hotel Novotel, Selasa (23/8).

Ditambahkannya, tidak hanya menghasilkan kelapa sawit yang berkualitas, sertifikat RSPO juga sebagai jalan untuk menghubungkan petani kelapa sawit ke dalam pangsa pasar Global karena mampu memenuhi standar keberlanjutan internasional.

Sekretaris RSPO, Dini Nedisari mengungkapkan ada beberapa prinsip untuk meraih sertifikat RSPO, diantaranya yakni, transparansi, mematuhi hukum di Indonesia, keberlangsungan ekonomi dalam jangka panjang, perlindungan dari segi lingkungan, perlindungan darinsegi Hak Asasi Manusia (HAM), prosedur pengembangan lahan baru serta kedepannya berjalan secara terus menerus. (juniara)

RelatedPost