PALEMBANG — Tuntutan pedagang Pasar 16 Ilir untuk kembali mendapatkan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) di pasar tersebut nampaknya belum menemui titik temu. Pasalnya, sebagai lembaga pengawas, pengelolaan Pasar 16 Ilir, sudah diserahkan sepenuhnya ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya.

“PD Pasar hanya secara teknis, dan bukan kewenangan pemerintah kota (Pemkot) Palembang untuk melakukan perpanjangan tersebut,” jelas Direktur Operasional PD Pasar Palembang Djaya, Febrianto usai audiensi dengan Sekda provinsi Sumsel di Kantor Gubernur, Kamis (29/9).

Dijelaskannya, aturan kontrak perjanjian antara pedagang dan pihak ketiga sudah habis dan tidak bisa diperpanjang dan secara otomatis pengelolaan Pasar 16 Ilir diserahkan kepada PD Pasar Palembang Djaya sesuai Keppres 34/2004.

Menurut Febrianto, yang berhak memperpanjang HGB tersebut adalah PT Prabu selaku pengelolah Pasar 16 Ilir sebelumnya dan saat ini menurutnya PT Prabu sudah diputuskan hubungan dengan BOT dengan PD Pasar.

“Kalau kita terbentur dengan aturan. Karena aturan ada di Undang Undang, termasuk Undang Undang Pertanahan. Undang Undang Nomor 40 tahun 2006 itukan jelas sekali yang punya hak pengelolahan (HPL) itu adalah Pemprov, dan hak guna tersebut diberikan kepada PT Prabu, nah PT Prabu memecah atas rumah susun jadi PT Prabu yang harus memperpanjangnya,” ungkapnya.

Dua minggu kedepan akan dibicarakan lagi terkait HGB pasar 16 Ilir dengan Sekda Provinsi Sumsel H Mukti Sulaiman.

Menurutnya saat ini sedang dievaluasi karena belum lengkap datanya dari PD Pasar, apa yang diperlukan, seperti kajian-kajian dari BPK, kajian hukum dari Unsri, kajian ekonomi dari Jawa Tengah.

“Semua ada kajian teknisnya, surat BOT dari PD Prabu agar bisa dikaji lebih mendalam oleh pihak Sekda. Kalau ini kan baru sedikit yang diketahui. Dua minggu ini akan kumpulkan persyaratan dan akan lakukan pertemuan lagi,” tutupnya. (juniara)

Artikel Terkait