PALEMBANG — Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Perpajakan dan PMK nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan kepada Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD).

Kegiatan yang digelar di aula Kanwil DJP Sumsel Kepulauan Babel di Jalan Tasik, Kambang Iwak, Selasa (18/7) dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan OJK, Bank Indonesia, Kanwil Bank Mandiri, Kanwil BRI, Kanwil BNI,BTN dan bank-bank lainnya serta BPR yg ada di Palembang.

Agus Sudiasmoro, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, menjelaskan bahwa pemberian akses informasi keuangan ini merupakan komitmen keikutsertaan Indonesia dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information). Ia optimis hadirnya dua aturan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

“Dengan Perppu ini, DJP berwenang untuk mendapat akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lain. Sehingga DJP dapat mendeteksi adanya kecurangan ataupun kelalaian terhadap laporan keuangan yang disampaikan para Wajib Pajak.

Peserta sosialisasi dengan antusias mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Salah satunya adalah pertanyaan mengenai kekhawatiran masyarakat atas lahirnya Perppu ini,” urainya.

Agus Sudiasmoro menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut dan khawatir. Tidak semua data nasabah wajib dilaporkan secara otomatis kepada Ditjen Pajak karena telah ditetapkan batasan saldo tabungan sebesar Rp1 milyar. Ditjen Pajak juga menjamin keamanan dan kerahasiaan data rekening keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sepanjang saldo rekening telah dilaporkan ke dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, tentunya tidak akan timbul masalah dalam hal perpajakan.

Anggota BMPD menyambut baik terbitnya Perppu ini dan berharap DJP segera melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.(Juniara)

Artikel Terkait