PALEMBANG — Sering terjadinya gesekan angkutan umum yang berbasis online dengan angkutan umum konvesional menuai respon dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Kadishub Sumsel) Nasrun Umar.

Menurut Nasrun, angkutan umum berbasis online diharuskan segera membuka cabang dimana mereka beroperasi.  Saat ini sudah ada revisi Undang-Undang yang membolehkan angkutan umum berbasis online beroperasi.

“Segera mereka membuka cabang disini. Kami dari institusi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang transportasi mempunyai keinginan, apa-apa bentuk moda transportasi itu sepanjang sudah diatur oleh undang-undang dengan catatan bisa melayani kebutuhan masyarakat transportasi, silahkan asal sesuaikan dengan kondisi kultur daerah,” ungkapnya, Sabtu (29/04).

Nasrun mencontohkan, angkutan umum berbasis online Go Car tidak boleh mengambil penumpang dijalan dikarenakan mereka sesuai aturan harus mengambil penumpang berdasarkan on call .

“Misalnya ada penumpang menghubungi angkutan umum online minta dijemput di Palembang Icon Mall, maka kantor  pusat menghubungi Go Car yang terdekat di sekitar wilayah Palembang Icon,” urainya.

Ditambahkannya, tapi dia tidak boleh mengambil penumpang dijalan, yang tidak terlebih dahulu memesan, itu tidak boleh karena itu akan merusak, angkutan penumpang yang mempunyai trayek tetap dan sudah teratur.

“Pengawasan terhadap pelanggaran mengambil penumpang tidak berdasarkan on call akan kami lakukan secara berkala. Kami dapat berkejasama dengan para angkutan yang mempunyai trayek dan teratur dapat mengawasi, laporkan catat plat nomor kendaraannya laporkan dengan kami,” tegasnya.

Untuk angkutan umum online harus juga memenuhi lersyaratan diantaranya, tahun kendaraan tidak boleh dibawah tahun 2011 harus diatas 2011,  CC tidak boleh dibawah 1000, harus CC 1000 keatas itu harus di patuhi semua.

“Untuk tarif kita harus mengacu dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai tarif atas atau bawah. Saya juga akan berbicara kepada go car untuk membuat asuransi Jiwa dikarenakan go car belum mempunyai dan belum diatur oleh UU. Kalau semua angkutan trayek sudah memiliki asuransi Jasa Raharja,  ini untuk mengantisipasi saja kalau terjadi apa-apa nanti,” tutupnya. (juniara)

Artikel Terkait