PALEMBANG — Politik dinasti yang dilakukan sejumlah partai dalam gelaran pemilihan kepala daerah berpotensi merusak demokrasi di Indonesia dan menutup kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat berpartisipasi menggunakan hak dipilihnya.

Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Palembang, Joko Siswanto. Menurutnya, jika politik dinasti masih berjalan akhirnya akan menghasilkan pemimpin hanya dari keluarga terdekat.

“Cuman keluarga itu saja, sehingga masyarakat tidak ada peluang. Padahal kita negara demokrasi yang setiap kewarganegaraan itu harus ada kesamaaan dalam hukum pemerintah,” ujar Joko yang juga merupakan Rektor Universitas Taman Siswa Palembang, Senin (19/9).

Masih kata dia, jika pemimpin suatu daerah sudah didominasi oleh suatu klan atau satu keluarga makan akan tertutup bagi orang lain. “Kendatipun keluarga itu dipercaya bisa memanage daerah tersebut dan bisa menjadi pemimpin yang baik, tapikan imbasnya masyarakat akan terpuruk yang menimbulkan kerajaan donasti modern, ini negatifnya,” urainya.

Dampak negatif lain yang paling parah, sambung Joko, kalau dinasty itu ternyata tidak aspiratif serta tidak amanah. “Contohnya sudah jelaskan, ada dua kabupaten di Sumsel. Banyuasin dan Ogan Ilir (OI) kebetulan partainya sama, bapaknya ketua Partai jugakan akhirnya negatif,” katanya

Ditambahkannya, kedua hal negatif tersebut yang harus dihindari jika ingin politik dinasti tidak menjadi buruk. Sebenarnya, politik dinasti bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang supaya setiap orang bergantian memegang tampuk kekuasaan dengan proses yang kompetitif.

Ia mengatakan, lebih buruknya lagi dari politik dinasti adalah pemaksaan serta pengkarbitan untuk menjadi pemimpin, bukan karena tren menjadi pemimpin tetapi dipaksa untuk mateng.

” Ini contoh sudah lengkap, dua-duannya dipilih dan terpilih sebelum usianya 30 tahun ,tidak ada track record yang mumpuni ,yang bisa dibanggakan sebagai anak muda. Mereka biasa-biasa saja seperti anak muda baru lulus sarjana hanya kebetulan bapaknya bupati terus bisa menjadi itu, itu kan dipaksakan, akibatnya kematangan bepikir masih belum matang emosinya belum bisa terkontrol,” jelasnya.

Memang diakui Joko, politik dinasti mempunyai sisi positif dan bisa memajukan daerah yang dipimpinnya, tetapi hal tersebut jarang terjadi karena kebanyakan semua politik dinasti itu buruk.

“Untuk itu masyarakatlah yang harus dicerdaskan jika ada dinasti politik harus hati-hati apakah track recordnya
Bagus atau tidak, karena tidak ada undang-undang yang melarang politik dinasti hanya saja harus transparan serta demokratis,” tutupnya. (juniara)

RelatedPost