PALEMBANG — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 serentak di seluruh Indonesia tengah menjadi sorotan, terutama Pilkada DKI Jakarta karena ada isu Suku, Agama dan Ras (SARA) yang dibawa.

Hal ini seiring dengan pemberitaan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang notabene beragama Kristen bersaing ketat dengan pasangan Anies Baswedan/Sandiaga Uno dalam perolehan suara. Meskipun sedang menghadapi kasus penistaan agama Islam, jika melihat dari perolehan suara berdasarkan lembaga survei maupun data sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), ternyata banyak warga Jakarta yang masih menginginkan jasa Ahok.

Menanggapi isu SARA yang kerap ‘membumbui’ Pilkada terutama kali ini terjadi di DKI Jakarta, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, SH mengatakan bahwa hal tersebut lumrah terjadi dan butuh waktu untuk menghilangkannya.

“Pilkada yang berbau SARA tidak bisa dihindari dan perlu proses untuk menghilangkannya, ini soal peradaban dan butuh waktu,” kata Jimly usai menjadi pembicara pada kuliuah umum di Universitas Taman Siswa (Unitas), Jalan Taman Siswa Palembang, Jum’at (17/2).

“Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini ada beberapa titik yang bermasalah dan bergejolak, salah satunya di DKI Jakarta. Di DKI itu karena ibukota negara, seolah-olah mewarnai seluruh indonesia,” kata dia.

Bagi Jimly, yang juga Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini, membayangkan tidak ada isu SARA dalam berdemokrasi sangat sulit, mengingat sistem Demokrasi di Indonesia yang relatif masih baru. Namun Jimly mengimbau masyarakat untuk tidak membenarkan sikap menebar kebencian dan perpecahan terkait isu SARA.

“Sebisa mungkin itu harus dicegah. Kita tidak boleh membenarkan praktik itu. Namun jika itu terjadi, negara pun tidak akan bubar gara-gara itu,” ujar Jimly

Lalu bagaimana dengan indikasi kecurangan dalam Pilkada? Menurut Jimly, masyarakat tidak perlu berburuk sangka dan mudah terprovokasi dengan isu negarif Pilkada yang dihembuskan, mulai dari isu SARA hingga kecurangan dalam Pilkada.

Dirinya pun mengajak semua pihak belajar, bahwa dinamika dalam Pilkada merupakan bagian dari pendidikan politik dan pendewasaan berdemokrasi yang sangat harus disyukuri.

“Seperti perhitungan suara di Pilkada DKI kemarin, ada dua pasangan yang ternyata pendukung mereka sangat banyak. Jangan dulu  diartikan ada kecurangan di sana dan di sini. Kita terima dulu secara objektif,” pinta Jimly.

Ditegaskannya, jika benar terjadi kecurangan, dirinya selaku Ketua DKPP tentu akan menindak tegas pelaku pihak yang terbukti melakukan kecurangan.

“Toh nanti mekanismenya, misalnya ada yang melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena ada kecurangan, nanti kalau seandainya masih tidak puas, pihak tersebut  bakal melapor ke DKPP, tentu kami bertindak tegas dan profesional. Kalau memang ada bukti, siapa yang salah kita tetapkan salah,” tegasnya. (juniara)

Artikel Terkait