Laskarwongkito.com — Terhitung hingga 20 Maret 2017, Kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Sumsel dan Kep Bangka Belitung menyebutkan realisasi amnesty pajak untuk wilayah kerja Kanwil DJP Sumsel dan Kep Bangka telah mencapai 983,21 miliar.

Plh Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kep Babel, Saefudin mengungkapkan jika wajib pajak yang telah mengikuti amnesty pajak, tetapi masih mempunyai harta yang belum dilaporkan, maka harta yang belum diungkap akan dianggap sebagai penghasilan dihitung dengan tarif normal, yaitu dikenai PPH dan ditambah sanksi 200%.

Dirinya juga menyebutkan jika tidak ada target dalam Amnesty Pajak pada periode ini. Namun berharap banyak terhadap sisa waktu dua minggu mendatang.

“Dengan sisa waktu hingga 31 maret nanti, diharapkan masyarakat yang memiliki tanggung jawab segera melaporkan wajib pajaknya,” katanya saat Konferensi pers kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak kanwil DJP Sumsel dan Kep Bangka Belitung, Selasa (21/3/2017).

Sebanyak 22.375 surat pernyataan harta telah disampaikan, yakni Rp 870,96 miliar dari WP OP dan Rp 112,25 miliar dari WP badan. Sementara total harta yang dilaporkan dalam SPH adalah Rp 59.301,31 miliar, untuk deklarasi dalam negeri sebesar Rp 53.457,72 miliar, dan deklarasi luar negeri Rp 5.491,15 miliar dan Repatriasi Rp 352,44 miliar.

“Keinginan untuk menarik deklarasi luar negeri memang sedikit, karena wajib pajak yang memiliki harta diluar negeri terdaftar di beberapa wilayah Indonesia, bisa jadi wajib pajak mendaftarkan ke KPPO berbeda, entah di Jawa, Sumatera maupun lainnya,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan beberapa kali sosialisasti amnesty pajak, diantaranya dilakukan secara door to door. Hal ini dapat mengingatkan kapan batas akhir amnesty pajak.

“Kita perlu melihat langsung. Dengan kita melakukan door to door tentunya masyarakat akan mendapatkan gemanya. Ini cukup bagus dan banyak hal yang di dapat, baik secara feed back kita bisa tau persepsi keluhan terhadap pelayanan, dan itulah yang akan menjadi kesempatan kita untuk mendapat masukan,” tuturnya.

Ditambahkannya, untuk meningkatkan kemudahan pelaporan, wajib pajak dapat menggunakan e-filing. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (Pph) tahun 2016 untuk wajib pajak orang pribadi adalah tanggal 31 Maret 2017 dan wajib pajak badan tanggal 30 April 2017.

“Dengan adanya kewajiban e-filing maka otomatis akan meningkatkan tingkat kepatuhan dan karena memang lebih mudah,” ungkapnya. (juniara)

Artikel Terkait