Palembang — Kebijakan Tax Amnesty telah disahkan, sebagaimana diketahui bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan aset yang selama ini belum sempat dilaporkan, dengan harapan Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah di dalam era transparansi data di kemudian hari.

Konsultan Pajak selaku Wajib Pajak juga mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan program Amnesti Pajak, sayangnya sampai saat ini baru 34% Konsultan Pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel)  yang memanfaatkan program Amnesti Pajak.

“Cukup disayangkan baru 34% saja Konsultan Pajak yang memanfaatkan program ini”, terang Rendy, Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) sebagai salah satu Konsultan Pajak resmi yang diakui Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para klien tidak hanya mengikuti Amnesti Pajak, tetapi juga dalam kepatuhan pembayaran serta pelaporan pajak para kliennya.

Hadir dalam silaturahmi yang digelar Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel Senin, 28 November 2016, Ketua AKP2I Pengurus Daerah Sumatera Bagian Selatan, Drs. H. M Aman Syafei, MM dan Ketua AKP2I Pengurus Cabang Palembang, H. Zainal Bachrie, SH. Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel mengingatkan bahwa AKP2I dapat berperan lebih untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak baik anggota AKP2I sendiri maupun klien-klien yang dilayaninya.

“AKP2I sebagai mitra yang bagus diharapkan dapat berperan lebih untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan menjadi contoh yang baik untuk para kliennya”, tegas Rendy.

Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel kembali menyampaikan akan melakukan penertiban Konsultan Pajak tidak resmi. “Saya serius akan tertibkan Kosultan Pajak yang tidak resmi dan akan memberikan pos pelayanan khusus bagi Konsultan Pajak resmi.” ujarnya.

Dikesempatan yang lain, Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel berkesempatan melakukan sosialisasi di Aula BPN Prov. Sumatera Selatan yang dihadiri oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel memaparkan bahwa bagi Wajib Pajak yang tidak ikut program Amnesti Pajak tidak akan mendapatkan fasilitas Amnesti Pajak yang salah satunya adalah tidak akan dilakukannya pemeriksaan. “Fasilitas mengikuti Amnesti Pajak salah satunya tidak akan dilakukannya proses pemeriksaan oleh karena itu manfaatkan sekarang sebelum terlambat”, tegas Rendy.

Sebagai informasi, baru 26% Notaris dan PPAT yang memanfaatkan program Amnesti Pajak sampai dengan periode II ini. (Rilis Pemprov Sumsel)

RelatedPost