PALEMBANG — Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dari kabupaten/kota. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin, menerima Personil, Pendanaan, Prasarana/Sarana dan Dokumen (P3D), urusan pemerintahan konkuren di Graha Bina Praja, Jumat (30/09).

Alex Noerdin dalam sambutannya menjelaskan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

“Dengan diberlakukan undang-undang No 23 tahun 2014 banyak hal yang harus ditindaklanjuti diantaranya yang sangat krusial adalah terkait dengan pengalihan beberapa kewenangan urusan pemerintahan konkuren” urainya.

Menurut Alex, proses inventarisasi P3D urusan pemerintahan menjadi kesempatan bagi pengusaha daerah untuk melakukan pembenahan administrasi dan penatausahaan barang milik daerah.

“Momentum serah terima P3D urusan pemerintahan konkuren putusin dari Pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi Sumsel yang kita laksanakan hari ini mempunyai arti yang sangat penting karena Menurut ketentuan harus harus sudah tuntas paling lambat 2 Oktober 2016,” jelasnya.

Ditambahkannya, sebagai tindak lanjut dari serah terima P3D ini semua harus bekerja keras untuk mensinkronkan antara dokumen aset yang diserahkan dengan fisik yang sebenarnya.

“Proses P3D ini harus terkoordinasi antara pemerintah provinsi provinsi dengan kabupaten kota juga pemerintah pusat khususnya Menteri Keuangan Hal ini terkait kepastian penganggaran pada tahun 2017. Terutama masalah kepastian dana alokasi umum yang akan diterima kabupaten/kota dan provinsi di tahun 2017. Kalau tidak berdampak pada tidak dibayarkannya gaji ASN atau PNS kita,” pesannya.

Alex berharap SKPD, Pemerintah Provinsi,  kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat. “Saya bersyukur tahapan-tahapan dan.proses pengalihan sudah dalui dan berjalan sesuai dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri,” tutupnya. (juniara)

Artikel Terkait