PALEMBANG — Pasca kenaikan retribusi lapak pasar yang diberlakukan oleh PD Pasar Palembang, membuat ratusan pedagang di beberapa pasar tradisional Palembang melakukan aksi mogok berjualan. Seperti pasar Sekip dan Pasar Kamboja.

Menanggapi persoalan tersebut, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang membantah jika pihaknya mengetahui kebijakan yang dilakukan PD Pasar Palembang.

Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda saat diwawancarai disela kegiatan Kementerian Lingkungan Republik Indonesia di Kambang Iwak, Selasa (15/11), mengakui dirinya tidak mengetahui jika ada kenaikan retribusi di sejumlah Pasar tradisional.

“Terus terang kalau untuk kenaikan seperti ini pemerintah tidak mengetahui, tapi nanti akan coba berunding dan duduk bersama apa memang informasinya seperti itu. Akan tetapi dalam waktu dekat akan memanggil PD Pasar untuk membahas masalah kenaikan ini. Apa dasarnya mereka menaikan tarif seperti itu,” ucapnya.

Diungkapkan Finda, sapaan akrabnya, pemkot akan memanggil kedua belah pihak antara PD Pasar Palembang dan pedagang pasar. “Nanti setelah kita mendapat informasi, kita akan panggil para pedagang untuk mendengar aspirasi mereka mengenai apa yang terjadi dilapangan, nanti kita akan musyawarah untuk selesaikan konflik tersebut,” katanya lagi.

Finda juga membantah jika kenaikan retribusi pasar yang dilakukan PD Pasar untuk menutupi kekurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Palembang.

“Rasanya tidak ada hal ke situ, tidak ada juga Pemkot dalam hal seperti itu. Kita akan cari solusi terbaik agar pedagang bisa melakukan aktivitas perdagangannya dengan baik tanpa merasa terbebani dengan retribusi yang katanya naik dua kali lipat,” singkatnya. (juniara)

RelatedPost