PALEMBANG — Pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyederhanakan mekanisme pelaporan dalam surat pertanggungjawaban (SPJ). Jokowi sebelumnya sempat mengeluhkan rumitnya mekanisme penyusunan SPJ sehingga menguras efisiensi kerja birokrasi dan selama ini juga menjadi beban.

Mekanisme pelaporan keuangan dan surat pertanggung jawaban merupakan mekanisme yang dibangun Ditujukan agar bisa menjaga integritas dan transparansi penggunaan anggaran Negara oleh birokrat, karena pelaporan keuangan dan SPJ sangatlah rentan terhadap praktek kecurangan dan penyalahgunaan anggaran.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencoba membangun mekanisme yang dapat menekan penyalahgunaan dan kecurangan tersebut, meskipun upaya ini kemudian memberikan beragam implikasi, baik positif maupun negatif.

Sistem atau mekanisme pelaporan keuangan saat ini yang berbasis ad cost pada satu sisi memberikan output pertanggung jawaban keuangan yang lebih transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun disisi lain konsep ini berdampak pada rumitnya format dan persyaratan pelaporan keuangan dan SPJ yang harus dipenuhi oleh para pengguna anggaran.

Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN-RI, Erna Irawati beberapa waktu lalu menyampaikan pendapatnya pada Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, yang mengatakan bahwa selain perbaikan kebijakan, perlu dibangun suatu mekanisme pelaporan keuangan dan SPJ yang lebih fleksibel dan berbasis trust. Fleksibilitas ini dapat dipenuhi melalui simplifikasi prosedur dan basis teknologi dalam pelaporannya.

“Sistem ini perlu dilengkapi dengan kontribusi dari tiga komponen yang saling mendukung untuk menciptakan proses yang lebih baik,” kata Erna, Rabu (02/11).

Ditambahkannya, Komponen pertama adalah trust atau kepercayaan dari Negara kepada PNS, bahwa PNS sudah siap untuk berlaku jujur dalam setiap belanja Negara. Sementara, Komponen kedua adalah PNS itu sendiri yang harus jujur, transparan dan beritikat baik dalam setiap melakukan belanja Negara.

Masih kata dia, Komponen ketiga yakni, lingkungan organisasi yang juga harus mendukung PNS maupun Negara untuk dapat berlaku jujur dalam setiap belanja keuangannya.

“Melalui mekanisme ini, laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan dapat dibuat simpel, sehingga tidak membuat aparatur negara terlalu sibuk dengan rutinitas itu dan melupakan pekerjaan penting lainnya,” urainya. (juniara)

RelatedPost