PALEMBANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Prov Sumsel) menggelar Rapat Paripurna XXII tahap II tahun 2017 di Gedung DPRD Sumsel, Senin (13/02).

Dari rapat tersebut menghasilkan persetujuan enam rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan oleh pemerintah provinsi Sumsel menjadi Peraturan daerah (Perda)

Ketua DPRD Sumsel, H. Giri Ramanda Kiemas sebelum menutup rapat paripurna mengambil keputusan berdasarkan suara dari pansus untuk menyetujui 6 raperda untuk ditetapkan berdasarkan keputusan bersama Gubernur Sumsel menjadi Perda.

Pada Sambutannya Gubernur Sumsel H.Alex Noerdin mengatakan, dalam pembuatan raperda tidak hanya pada legal formalnya saja, tetapi juga pada substansi peraturan.

Gubernur mengucapkan terimakasih kepada pansus yang sudah bekerja dan membahas raperda yang diajukan oleh pemerintah.

Setelah diterima melalui pembahasan pansus maka Gubernur sepakat dengan membuat kesimpulan akhir sepakat pada keputusan bersama.

Rapat Paripurna ke XXII di buka dan dipimpin oleh H.Giri Ramanda Kiemas dihadiri oleh 51 Anggota DPRD Prov Sumsel. Pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) mulai dari tanggal 23 Januari 2017 hingga 10 Februari 2017 terbagi dalam lima Pansus.

Hasil dari Pansus I, dikoordinatori oleh Choirul S. Matdiah di bacakan oleh juru bicara Solihan Ismail membahas Raperda tentang perubahan Perda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, menghasilkan keputusan Menyetujui Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda.

Selain menyetujui Pansus I memberikan saran kepada Pemerintah :
1. Agar peraturan ini menjadi pedoman.
2. Melakukan sinergitas dengan kabupaten/kota.

Pansus II, membahas perubahan Raperda tentang Restribusi Jasa Umum dan Restribusi Jasa Usaha dengan koordinator Novran Marjani dengan  juru bicara, Melinda S.sos menghasilkan keputusan, dapat menerima dan memahami tentang raperda yang diajukan.

Pansus II juga memberikan saran
agar pelabuhan dapat diminati maka jalan menuju pelabuhan segera diperbaiki, memperbaiki fasilitas pelabuhan, memperbaiki jalan keluar masuk dan parkir pelabuhan juga memperindah pelabuhan.

Untuk peraturan tentang Tera Pansus II
meminta kepada pemerintah agar mensosialisaikan tentang tera, tera ulang karena setelah dipindah dari.provinsi ke kabupaten/kota banyak daerah yang belum memahami.

Pansus III, membahas perubahan Perda Pajak Daerah di Koordinatiri Giri Ramanda dengan  juru bicara Agus Sutikno membuat kesimpulan, dapat menerima dan sependapat terhadap Raperda Pajak Daerah.

Pansus III memberikan saran :
1. melakukan sosialisasi sebelum memberlakukan Perda.
2. melakukan peningkatan pelayanan
3. meningkatan Sumber Daya manusia dibidang perpajakan
4. kerjasama dengan berbagai instansi seperti Polisi, Jasa Raharja.

Giri Ramanda masih menjadi Koordinator pada Pansus IV dengan juru bicara Heriyadi membahas Rencana Pembangunan Industri Prov Sumsel tahun 2016 – 2035.

Dalam keputusannya Pansus IV, dapat menyetujui dan memahami tentang raperda untuk dapat menjadi pertimbangan disahan menjadi perda

Pansus IV memberikan saran kepada pemerintah, agar pemerintah daerah berkonsultasi dengan kementerian dan menyampaikan kembali kepada dewan.

Perda ini agar menjadi pedoman kabupaten/kota dalam menyusun pembangunan industri di daerahnya, serta pengembangan kawasan industri lebih pada komoditas unggulan.

Sebagai Pansus Penutup, Pansus V di koordinatori Yansuri membahas tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusive Ramah Anak mengambil keputusan yang dibacakan oleh Ardani Awam dapat memahami dan mengesahkan raperda untuk ditetapkan sebagai perda.

Sama seperti pansus sebelumnya Pansus V memberikan saran agar mensosialisasikan perda ini.

Selain itu meminta dukungan semua pihak karena perda ini mempunyai arti strategis bagi Sumsel, serta menyiapkan anggaran agar perda dapat dilaksanakan.(juniara)

Artikel Terkait