Laskarwongkito.com-Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) menyelenggarakan pertemuan teknis pada 22 November 2018 di Bogor. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta yang sebagian besar adalah pengusaha dan produsen makanan, minuman, dan peralatan hotel.

“Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka menyatukan langkah dengan para pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha Indonesia, untuk memanfaatkan peluang ekspor melalui pemenuhan kebutuhan haji Indonesia,” jelas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Arlinda.

Arab Saudi merupakan salah satu pasar nontradisional yang cukup prospektif, lanjut Arlinda, namun nilai ekspor Indonesia ke negara tujuan utama umat Islam di seluruh dunia itu belum cukup menggembirakan.

Menurut Arlinda, potensi peningkatan ekspor Indonesia yang dapat diraih dengan memanfaatkan kebutuhan jamaah haji Indonesia adalah sebesar USD 56,7 juta per tahun, atau 4,11 persen dari total nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi tahun 2017. Perhitungan ini berdasarkan jumlah jamaah haji reguler Indonesia tahun 2018 yang mencapai 204 ribu orang dan pengeluaran sebesar USD 3 untuk setiap kali makan. Untuk itu, diperlukan langkah strategis guna memanfaatkan peluang yang tercipta dari kondisi tersebut.

Menurut data Kementerian Agama, jumlah jamaah haji Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 221 ribu jamaah dan akan terus bertambah hingga mencapai 250 ribu jamaah seiring dengan perluasan Masjidil Haram. “Ini merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan secara optimal,” jelas Direktur Penyelenggaraan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, Sri Ilham Lubis.

Dari kegiatan pertemuan teknis ini diperoleh beberapa informasi yang perlu disikapi untuk meningkatkan daya saing, antara lain kekurangan bahan baku dari Indonesia di Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan jamaah, minimnya jumlah pelaku usaha Indonesia yang menyuplai bahan baku makanan dan minuman yang dibutuhkan, dan kurangnya pemahaman terhadap standar dan regulasi yang harus dipenuhi.

Peran Indonesia dalam memenuhi kebutuhan jamaah haji Indonesia belum signifikan. Kebutuhan berupa makanan, minuman, dan perlengkapan hotel selama ini sebagian besar dipasok dari negara lain.

“Saat ini, Kementerian Agama telah mensyaratkan perusahaan katering Arab Saudi yang ditunjuk untuk menyediakan menu makanan Indonesia. Sayangnya, sebagian besar bahan baku yang digunakan dalam penyediaan menu makanan tersebut bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis dari berbagai pemangku kepentingan di Indonesia agar kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari Indonesia,” ungkap Ilham Lubis.

Ilham Lubis juga menyampaikan, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan katering di Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi.

Sedangkan, untuk pengadaan produk maupun bahan baku di wilayah Arab Saudi dilakukan oleh para importir. Oleh karenanya, agar pemenuhan makanan Indonesia dapat berjalan dengan lancar, diharapkan para pelaku usaha dapat secara aktif menjalin komunikasi dengan importir dan katering Arab Saudi.

Selain itu, untuk menjamin ketersediaan produk Indonesia di Arab Saudi perlu dicari solusi agar tercipta harga yang lebih kompetitif. Saat ini, harga produk Indonesia di Arab Saudi lebih tinggi 35—40 persen dibandingkan dengan harga produk serupa dari negara lain. Biaya logistik yang dikeluarkan pengusaha Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan pengusaha dari negara lain.

Selain makanan, minuman, dan perlengkapan hotel, potensi lain yang dapat digarap Indonesia adalah pemanfaatan kebutuhan tenaga terampil seperti juru masak, petugas hotel, dan tenaga pengemudi bus jamaah haji.

“Menindaklanjuti hasil pertemuan ini, Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNP2TKI, maupun kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk menyusun rencana teknis memanfaatkan peluang pemenuhan kebutuhan jemaah haji. Kita optimistis dalam waktu singkat akan terjadi peningkatan ekspor Indonesia ke Arab Saudi sehingga dapat memperkecil defisit neraca perdagangan kedua negara,” papar Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor, Marolop Nainggolan.

Selain itu, disampaikan pula oleh Marolop bahwa perlu juga dilakukan diplomasi ekonomi yang lebih intensif dengan pemerintah Arab Saudi agar berbagai hambatan nontarif dapat dihilangkan. “Dalam hal jumlah, jemaah dari Indonesia adalah yang terbesar, sehingga wajar apabila pemerintah Indonesia meminta kemudahan dalam pelayanan jemaahnya,” pungkas Marolop.

Sekilas Neraca Perdagangan Indonesia-Arab Saudi

Perkembangan neraca perdagangan Indonesia-Arab Saudi terus menunjukan penurunan pada beberapa tahun terakhir. Pada periode Januari—September 2018, nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi tercatat sebesar USD 921,48 juta atau turun 14,44 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat USD 1,07 miliar.

Tren ekspor nonmigas Indonesia ke Arab Saudi pada periode tahun 2013—2017 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan sebesar 8,98 persen. Pada tahun 2017, ekspor nonmigas Indonesia ke Arab Saudi tercatat sebesar USD 1,38 miliar, tahun 2016 sebesar USD 1,33 miliar, tahun 2015 sebesar USD 2,06 miliar, tahun 2014 sebesar USD 2,16 miliar dan tahun 2013 sebesar USD 1,73 miliar. (Red/ril)

Artikel Terkait