PALEMBANG — Menanggapi adanya laporan  pelanggaran terhadap angkutan batu bara yang melewati jalan umum diluar jam operasional yang telah tetapkan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 041/Dishubkominfo/2015. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan  H Nasrun Umar angkat bicara.

Ia mengatakan akan menindak tegas dan melakukan koordinasikan bersama Dishub di enam Kabupaten/Kota. “Larangan tersebut telah lama diberlakukan, jika memang masih ada yang melanggar maka kita akan tindak tegas dan surat izin akan dicabut dan tidak akan beroperasional lagi”, Kata Nasrun, Kamis (28/7).

Sementara itu, Koordinator Umum Masyarakat Lima Kabupaten, Usman Firiansyah menjelaskan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, berikut PP Nomor 23 Tahun 2010 yang intinya  mengatur bahwa pengangkutan batubara harus melalui jalan khusus. Meskipun begitu, aturan tersebut tetap tidak diindahkan oleh para supir angkutan batubara.

“Walaupun sudah ada jalan khusus, dan telah layak dipakai. Tapi, angkutan batubara masih melalui jalan umum. Surat Edaran (Gubernur) itu pun telah pula mereka (supir angkutan batubara) nodai dengan berbagai bentuk pelanggaran. Masih marak pelanggaran di jalan umum,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya akan turut mengawal dan memantau proses pelaksanaan aturan dimaksud. Baik melalui surat yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait, maupun turun ke jalan guna membantu penertiban.

Pada kenyataannya, menurut Usman, diduga ada oknum yang membantu proses angkutan yang melanggar aturan. Terutama, pelanggaran jumlah tonase, dan waktu melintas di daerah tertentu sesuai Surat Edaran Gubernur Sumsel Nomor 041 pada 11 Mei 2015.

“Kami dari perwakilan masyarakat lima kabupaten (Muara Enim, PALI, Prabumulih, Ogan Ilir, dan Palembang) akan mengadakan aksi unjuk rasa, baik di daerah dan tidak menutup kemungkinan dilaksanakan di pusat (depan Istana Presiden RI atau Mabes Polri di Jakarta),” paparnya. (juniara)

RelatedPost