PALEMBANG — Dinas Pendidikan (Disdik) baik kota maupun kabupaten di provinsi Sumatera Selatan meminta kembalinya wewenang pengelolaan SMA/SMK kepangkuan pemerintah kota

Hal ini diakui oleh Kepala Disdik kota Palembang, Ahmad Zulinto. Menurutnya, Disdik kota Palembang juga turut menggugat terhadap putusan MK tersebut dan hingga kini pihaknya masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kota Palembang ikut menggugat itu,” kata Zulinto, Jumat (21/7).

Ia mengatakan, untuk permasalahan menggugat pengelolaan SMA/SMK merupakan persoalan masing-masing daerah, namun pihaknya siap apabila kota Palembang kembali mengelola SMA/SMK.

“Sebenarnya baik kabupaten/kota maupun provinsi ini sama saja siapa yang mengelola. Tapi kalau kita siap saja, kalau daerah yang lain itu persoalan masing-masing,” ungkapnya.

Untuk mengambil alih pengelolaan SMA/SMK bukan tanpa alasan, menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan kota Palembang sebesar 23 persen lebih besar dibandingkan dengan anggaran APBD provinsi Sumsel.

“Jadi anggaran kita ini tinggi untuk pendidikan, jadi kita mampu mengelola pendidikan,” tegasnya.

Selain masalah anggaran, Zulintopun mengaku, selama memegang pengelolaan untuk SMA/SMK di kota Palembang tak pernah terkendala, baik itu masalah verifikasi guru maupun administrasi yang menyangkut guru dan sekolah.

“Selama ini dikelola Disdik Palembang, khususnya SMA/SMK lancar saja, jadi kita optimis bisa mengelola kembali SMA/SMK ini,” tutupnya (juniara)

Artikel Terkait