PALEMBANG — Dinas Kesehatan Sumatera Selatan menggelar Pertemuan Sosialisasi Peraturan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing (SDMK WNA) di Daerah Tahun 2017 yang berlangsung di Hotel Batiqa Palembang, Senin (20/03).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Plt. Sekda Sumsel Joko Imam Sentosa bertujuan untuk memberikan informasi kepada semua lapisan masyarakat mengenai arti pentingnya menyiasati serta menyikapi hadirnya Tenaga Kerja Asing bidang kesehatan di Sumsel.

Dalam kegiatan ini hadir 65 orang yang dari perwakilan instansi terkait seperti dinas kesehatan kabupaten/kota, Imigrasi, Kepolisian dan lain sebagainya untuk menyikapi hadirnya Tenaga Kerja Asing bidang kesehatan di sumsel kedepan.

Joko Imam Sentosa menyebutkan ada kejadian yang mengaku dokter tapi setelah ditanya sulit menyebut identintas dokter. “Bukan dokter tapi dia sepertinya memang menguasai beberapa keahlian bidang ilmunya, ini yang perlu kita antisipasi,” ucap Sekda.

Oleh karena, Joko meminta kasus seperti yang terjadi diatas harus diwaspadai jangan sampai ada tenaga kerja asing yang bekerja, padahal izin dia datang ke Sumsel untuk tujuan wisata.

“Kepada semua lapisan masyarakat kalau di lingkungannya tiba-tiba ada orang asing yang tidak jelas ya laporkan, namun kalau ada orang asing sepanjang dia tujuannya untuk kebersamaan dengan jelas gitu kita akan sambut, namun kalau dia ke sini bukan dalam kapasitasnya perlu kita waspadai,”ungkapnya.

Ditegaskan Joko pada prinsipnya kegiatan ini bersifat pencegahan, praktek tenaga asing itu banyak terjadi di kota-kota besar lainnya, pemerintah berharap di Palembang hal itu tidak terjadi, oleh karenannya sosialisasi dilaksanakan kepada pihak yang paling berkepentingan, seperti dengan tenaga kerja, imigrasi, kemudian dunia kesehatan, para dokter parah lembaga pendidikan kesehatan sebagai supaya menyiasati.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nuraini mengatakan sejauh ini keberadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing (SDMK WNA) masih sebatas alih iptek, dan itu pun harus mengikuti regulasi peraturan yakni Permenkes Nomor 67 tahun 2013 yang mengatur tentang pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing di mana keberadaan mereka harus memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku.

“Pendayagunaan SDMK WNA ini masih dalam koridor alih ilmu pengetahuan iptek jadi tidak praktek Mandiri itu tidak diizinkan,” ungkap Lesty.

Ia menyampaikan boleh mendatangkan SDMK WNA misalnya dalam baksos, penelitian namum yang mendatangkan pun harus institusi atau lembaga swasta yang berbadan hukum dan tidak bisa datang secara mandiri. (juniara)

Artikel Terkait