PALEMBANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menyayangkan tertundanya distribusi beras sejahtera (Rastra) dari Badan Urusan Logistik (Bulog) divisi regional (Divre) Sumsel terhadap masyarakat berpendapatan rendah di wilayah Kabupaten/Kota se-Sumsel.

Asisten I Pemprov Sumsel Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yohanes Thoruan mengatakan, seharusnya Bulog sudah mengantongi data masyarakat penerima Rastra tersebut.

“Mereka (Bulog) ribut karena tidak ada data, serta tidak jelas dari pusat. Kalau untuk data bukan dari Badan Pusat Statistik, datanya dari pusat, sementara orang pusat tidak menurunkan data tersebut,” ucap Yohanes usai menggelar rapat dengan Bulog Divre Sumsel diruang Setda Bina Praja Pemprov Sumsel, Rabu (15/03).

Menurutnya, beras yang distok di Bulog sudah siap untuk didistribusikan. “Sudah siap disalurkan, dan penyelesaian mengenai data itu sebenarnya gampang. Adanya keterlambatan seperti ini membuat saya kesal,” ungkap dia.

Menurutnya, Bulog terlalu banyak memakai metode yang dinilai tidak jelas, justru yang ada keterlambatan seperti ini. “Mereka itu dak galak begawe, percuma sering rapat bahas kemiskinan, jadinya ngomong doang,” tegasnya.

Yohanes juga mengatakan, Bulog sebaiknya menggunakan data tajun 2016 dulu. “Makanya tadi diomongin pakailah data tahun 2016 itu, bagusi data, minta data dengan lurah dan yang lainnya,” jelasnya.

Diketahui, untuk distribusi Rastra provinsi Sumsel tahun 2016 mencapai 75 juta ton sedangkan tahu 2017 mencapai 68 juta ton. “Saya tekankan agar pendistribusian Rastra harus By Name By Address,” tegasnya.
Sementara, Kepala Perum Bulog Divre Sumsel Babel, Bachtiar AS mengatakan pihaknya akan segera meluncurkan pendsitribusian rastra

“Memang dari segi operasional.l ini sudah sangat terlambat yang disebabkan keterlambatan data. Secara nasional sudah ditetapkan hanya saja sampaike daerah data-datanya belum klop sehingga dikhawatirkan adanya gejolak karena data belum valid,” urai Bachtiar.(juniara).

Artikel Terkait