PALEMBANG — Di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) ada 80 peraturan daerah (perda) yang dibatalkan bagian dari 3.143 perda yang dibatalkan pemerintah pusat. Dari 80 perda yang dibatalkan dari 17 kabupaten dan kota, sebanyak 22 perda dibatalkan Gubernur Sumsel Alex Noerdin.
Ini Daftar Peraturan Daerah (perda) yang dibatalkan Gubernur Sumsel :
1. Perda No. 2 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Perda No 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. ( Kota Pagaralam).
2. Perda No 18 Tahun 2005 tentang Izin Pertambangan Daerah (Sipd), Bahan Galian Golongan C dalam Kabupaten Ogan Ilir (OI).
3. Perda No 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Kabupaten Musi Rawas).
4. Perda No 20 Tahun 2005 tentang Pemungutan Uang  Leges (Kabupaten OI).
5. Perda No 2 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Kabupaten Banyuasin).
6. Perda No 17 Tahun 2011 tentang Pemungutan Uang Leges (Kota Lubuklinggau).
7. Perda No 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Perda No 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Kabupaten Ogan Komering Ulu/ OKU).
9. Perda No 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Kabupaten OKU Selatan).
10. Perda 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pajak Daerah (Kota Pagaralam).
11. Perda No 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
12. Perda No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Kabupaten Lahat).
13. Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Kabupaten Musi Rawas).
14. Perda No 11 Tahun 2010  tentang Retribusi Daerah (Kabupaten OKU Selatan).
15. Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Kota Prabumulih).
16. Perda No 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  (Kota Lubuklinggau).
17. Perda No 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Kota Lubuklinggau).
18. Perda No 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Kabupaten OKU).
19. Perda No 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian  Menara Telekomunikasi (Kota Palembang )
20. Perda nomor 13 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
21. Perda No 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Kabupaten Banyuasin).
22. Perda No 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi (Kabupaten Ogan Komering Ilir).  (juniara)

RelatedPost