Palembang- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Nasrun Umar menghadiri Coffee Morning bulan Oktober 2017 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Sumsel, berlangsung di Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumsel, Selasa (24/10).

Banyak hal di bahas dalam kegiatan rutin bulanan tersebut, diantaranya tentang keamanan, peningkatan penerimaan pajak, penyaluran dana desa serta berbagai pembahasan lainnya menyangkut Provinsi Sumsel, dalam rangka meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi di wilayah Sumsel.

Sekda Provinsi Sumsel, Nasrun umar mengatakan, sebagai wakil Pemerintah Provinsi Sumsel dirinya menyambut baik forum yang di tuangkan dalam coffee morning tersebut karena di tengah komunikasi dan koordinasi yang sering kali terpatah-patah sehingga forum ini menjadi tempat dilaksanakannya komunikasi informal dan dapat menghasilkan tindak lanjut yang lebih cepat.

Menurutnya, forum tersebut sangat baik karena di dalamnya terdapat unsur di luar kedinasan dan menjadi tempat informal yang efektif selain dalam rangka menjalin silaturahmi.

“Kita menyambut baik dan merespon positif bahkan akan membuktikan bahwa hasil pertemuan ini akan segera di tindak lanjuti. Saya menginginkan forum ini kalau bisa di perluaskan lagi kepada seluruh pemangku kepentingan yang lainnya sehingga berbagai permasalahan dapat lebih cepat diselesaikan,” harapnya.

Dalam pertemuan ini, Nasrun Umar juga berkomentar diantaranya tentang unjuk rasa angkutan umum dan ojek online yang belakangan terjadi, kemudian tentang belum optimalnya operasional jembatan timbang yang kewenangannya diambil alih pemerintah pusat, pengawalan terhadap penyaluran dana desa serta upaya peningkatan penerimaan pajak di seluruh Kabupaten/Kota di Sumsel.

Sementara itu, Wakil Kapolda Sumsel, Brigjen Pol Drs. Bimo Anggoro Seno dalam kesempatan ini menyampaikan terkait kondisi keamanan Sumsel jelang pelaksanaan pilkada serentak 2018 mendatang yang saat ini kondisinya sudah masuk dalam tahapan pelaksanaan. Menurutnya, yang perlu di antisipasi terkait pelaksanaan pilkada yakni unjuk rasa organisasi masyarakat (Ormas) yang mungkin terjadi.

“Selain antisipasi unjuk rasa ormas jelang pilkasa serentang, hal lain yang perlu di antisipasi juga yakni unjuk rasa ojek online yang marak terjadi,” pungkasnya. (rill)

Artikel Terkait