PALEMBANG — Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (BPS Prov.Sumsel) menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan survey penilaian integritas (SPI) di Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala  Badan Pusat Statistik provinsi Sumsel, Yos Rusdiansyah dalam pertemuannya dengan wakil gubernur, Ishak Mekki, Senin (31/10). Dirinya melaporkan kesiapan SPI dan meminta dukungan penuh dari pemerintah provinsi Sumsel.

“Jadi tujuan kami  untuk mendapatkan dukungan dari pemprov Sumsel agar kami bisa melaksanakan kegiatan ini yang belangsur dengan lancar karena Sumsel termasuk prioitas projek untuk pelaksanaan survei ini, jadi dari 34 provinsi baru 17 provinsi yang akan kita survei penilaian intergritas ini dan salah satunya sumsel,” urainya.

Diungkapkan, Yos Penilaian Integritas ini akan di laksankan pada tanggal 2 November sampai 18 November dengan target rencana 6 intansi dinas yang akan menjadi sampel untuk mereka kunjungi, “PU Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Kependidikan, Dispenda,  Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), ” katanya

Yos juga menjelaskan kepada Ishak Mekki mengenai sistem survei Intergritas yang akan dilakukan SPI, akan menggunakan teknologi yang memakai tablet yang disediakan langsung oleh SPI untuk responden.

“Jadi responden akan mengisi langsung ditabletnya  ada visioner  yang langsung diisi oleh responden langsung dari tablet, setelah responden sudah mengisi pisionernya, nanti kami ambil dan kami simpankan untuk setiap unit kerja beragam seperti dinas internal ada 10 orang, tapi kalau ada unsur layanan seperti PTSP jumlahnya lebih banyak mungkin 20 orang, ” jelasnya

Lanjut, Yos untuk pertanyaan yang akan di berikan kepada intasi dinas yang di survei seperti bagaimana integritas kerja pegawai atau organisasi itu akan digali dan lain lain tetapi secara garis besar diungkap yos seperti itu,

“Pertanyaan besarnya seperti itu, yang akan ditanyakan hal seperti itu kepada staf kepala dinas yang ada 9 orang seperti eselon III dan selanjutnya itu akan kami acak untuk kami pilih kecuali kepada dinas yang terpilih wajib di  untuk Survei Intergritas, ” kata dia.

Sebelah petugas BPS melakukan survei, sambung Yos, tentu saja terlebih dahulu diberi pembekalan dari KPK agar bisa berjalan dengan lancar disetiap provinsi , “Ini memang hal baru dilakukan kalau ini berhasil nanti tahun depan akan kita lakukan survei seperti ini dengan cakupan luas di seluruh Provinsi di Indonesia,” tutupnya. (juniara)

Related Post