PALEMBANG — Agar terciptanya kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik, pemerintah provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan melakukan pelayanan publik berbasis IT. Hal ini mendapatkan dukungan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang telah mengupayakan seluruh pelayanan di Indonesia dilakukan berbasis teknologi (IT).
Tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi dalam bidang pelayanan keamanan dan gangguan ketertiban umum juga akan menggunakan teknologi berbasis IT.

Wakil Gubernur Sumsel usai Pembukaan Rapat Koordinasi  Satuan Polisi Pamong  Praja se-Sumsel dan Sosialisasi  Sistem Diteksi Dini Berbasis IT oleh Satlimas, di Graha Bina Praja, Jumat (18/11), menjelaskan , selain berbasis IT, pelayanan publik setiap kabupaten/kota itu diharuskan ada pelayanan terpadu.

” Kalau ada pelayanan terpadu pasti itu sudah transparan dan dapat menutup peluang  pungutan liar,” jelasnya.

Ishak mengatakan dengan pelayanan transparan dan berbasis IT dapat dengan jelas persyaratannya, misal dalam pengurusan IMB besar biaya, prosedurnya karena semua sudah berdasarkan teknologi tidak lagi berhadapan dengan orang-orang.

“Kalau itu masih ada pungutan pungutan liar di dalam pelayanan masyarakat itu tidak benar, berarti pelayanan itu tipu tipu saja,” tegasnya.

Dikatakan Ishak Mekki, disetiap kantor sudah ada Standar Operation Prosedur (SOP) jadi sudah seharusnya menjadi kesadarab pegawai. Bila sudah jelas SOP nya masyarakat berurusan juga sudah jelas dengan syarat-syaratnya hingga tidak perlu lagi melalui calo.

“Pungli ini sudah ditanganin dari pusat sampai ke daerah,  jadi kalau masih ada pungutan liar itu konyol,” tutupnya.
(juniara)

RelatedPost