PALEMBANG — Dalam konteks pengawasan kearsipan, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi percontohan karena telah memiliki organisasi perangkat daerah (OPD) yang berdiri sendiri. Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan Arsip Nasional RI, Rudi Anton.

Menurutnya, dalam masa kepemimpinan gubernur H. Alex Noerdin provinsi Sumsel terkenal dengan pembangunan infrastruktur secara masif, untuk itu dirinya berharap Badan Arsip Daerah Sumsel harus segera menyelamatkan kearsipan yang tercipta dari pembangunan tersebut.

“Jadi kita harus lebih dulu diawal untuk menyelamatkannya, Jangan sampai terjadi ketika kita membangun kita kehilangan arsip pembangunan daerah, seperti kehilangan arsip Jembatan Ampera,” ujar Rudi, disela kegiatan rapat sosialisasi program pengawasan Kearsipan se-Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja provinsi Sumsel, Rabu (22/02).

Meskipun dalam penataan kearsipan, provinsi Sumsel belum bisa dikatakan cukup baik, tetapi menurut Rudy ini adalah hal wajar mengingat Sumsel menjadi provinsi yang pertama yang memiliki badan kearsipan daerah sendiri.

“Justru karena menjadi percontohan, ini memacu semangat dan menguji kita sebagai lembaga yang berdiri sendiri apakah larinya akan lebih kenceng atau tidak,” kata dia.

Untuk itu, sambung Rudi, dibutuhkannya instruksi dari pemerintah kepada SKPD yang ada untuk menata kearsipannya secara baik sehingga Badan Kearsipan Daerah bisa menerimanya secara sistematik.

Lebih lanjut, Rudi mengatakan bahwa untuk pengaturan sanksi baik dari segi hukum administrasi maupun pidana, undang-undang kearsipan saangatlah kompleks.

“Pada tahun pertama kita akan mulai dengan audit dulu untuk menilai kesesuaian perintah UU dengan realisasinya, setelah itu diadakan Monitoring dan pada tahap ketiga baru masuk ke penegakan hukum bagi yang melakukan pelanggaran kearsipan,” urainya.(juniara)

Artikel Terkait