PALEMBANG — Untuk mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas, perlu adanya koreksi dari pihak terkait terhadap pembentukan Rencana Peraturan Daerah (Raperda).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Karo Hukum Pemprov Sumsel), Ardhani usai mengahadiri FGD mengenai Raperda pemberantasan maksiat di wilayah kota Prabumulih, Kamis (27/04) di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

“Kita diskusikan disini apakah ada koreksi terhadap Raperda tersebut, ternyata setelah dipelajari oleh teman-teman dari Polda, organisasi wanita dan kanwil agama, ternyata banyak hak yang perlu dikoreksi. Misalnya ada beberapa materi sudah yang telah diatur oleh undang -undang, tetapi kalau sudah diatur undang-undang tidak perlu lagi, jadi kita koreksi,” jelas Ardhani.

Ardhani juga mencontohkan perda yang berkaitan dengan zinah, menurutnya, perda tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencabulan, pornografi sudah ada di UU nomor 44 tahun 2008.

“Alhamdulillah, hingga saat ini perda provinsi Sumsel tidak ada permasalahan dan koreksi dari Kementerian, hanya ada dua yang dikoreksi, itu juga bukan karena Perda kita keliru akan tetapi karena perubahan aturan,” ungkap Ardhani.

Lanjutnya, karena sekarang sudah ada peraturan baru yang keluar Undang-undang no 23 tahun 2014 banyak peralihan kewenangan, seperti dulu menjadi kewenangan provinsi namun setelah ada aturan baru berubah menjadi kewenangan kabupaten/kota sehingga pasal khusus tentang itu harus diperbaharui.

“Misalnya pendidikan menengah ke bawah diambil oleh kabupaten kota atau retribusi tera ulang timbang itu dulu kewenangan provinsi sekarang menjadi kewenangan kabupaten/kota, jadi pasal itu kita hapus, bukan kita membatalkan. Koreksi dari pemerintah pusat ada dua raperda yang kita di koreksi dan itu sudah kita perbaiki sempurnakan dan sudah disetujui oleh DPRD,” urainya.

Disampaikannya, Raperda untuk tahun 2017 ini ada dua puluh program registrasi, dua puluh itu sepuluhnya berasal dari eksekutif sepuluh lagi berasal dari legislatif.

Yang sepuluh dari legislatif sudah dibahas yang sepuluh dari eksekutif yang belum di bahas ada satu yaitu raperda perubahan bentuk Badan Hukum perusahaan daerah pertambangan energi menjadi Persero Terbatas itu PDPDE menjadi PT karena itu perintah dari Undang-Undang no 23 tahun 2014 bahwa badan usaha milik daerah ini harus di sesuaikan bentuknya apakah dia milik PT apakah dia milik perusahaan daerah. (juniara)

Artikel Terkait