PALEMBANG — Untuk memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan mengenai gratifikasi dan korupsi, pemerintah provinsi Sumsel menggelar Sosialisasi dan Penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada pemprov dan Kabupaten/Kota se-Sumsel di Graha Bina Praja pemprov Sumsel, Jumat (21/04).

WhatsApp Image 2017-04-21 at 15.12.23

(sumber foto: laskarwongkito.com)

Gubernur Sumsel, H. Alex Noerdin mengungkapkan bahwa tugas utama aparat sipil negara adalah memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting diberikan sosialisasi mengenai gratifikasi dan pemberian uang suap.

“Kadang banyak yang cak dak tau (pura-pura tidak tahu) kurang paham apa yang boleh dan tidak boleh diterima, nah kedepannya setelah mengikuti sosialisasi ini aparatur negara khususnya kepala daerah harus paham agar tidak melakukan kegiatan gratifikasi dan korupsi,” tegas orang nomor satu di Sumsel ini.

Menurut Alex, ketidakpahaman pejabat mengenai gratifikasi dapat menghantarkan pada resiko korupsi. “Jadi kita harus benar-benar paham agar terhindar dari perbuatan korupsi, apalagi KPK selalu mengawasi kita,” imbaunya.

Dalam kesempatan yang sama, Alex Noerdin juga mengapresiasi kehadiran semua bupati/walikota yang ada di provinsi Sumsel. “Kalau KPK yang ngundang lengkap bupati/walikota yang hadir, berarti kagek kalu aku ado acara nak ngundang bupati walikota minta persetujuan KPK dulu,” candanya.

Lanjutnya, Alex mengatakan jika bupati walikota ingin memberi buah tangan untuk dirinya hal itu tidak termasuk gratifikasi asal dalam tingkat yang wajar. “Dak usah ragu kalu nak ngasih pempek, tapi jangan banyak nian asal serius,” tambahnya.

Menimpali hal tersebut, Direktur Gratifikasi KPK RI Giri Suprapdiono mengatakan pemberian sesuatu dari bawahan ke atasan dibolehkan asal tidak melebihi aturan yang telah ditetapkan.

“Pak Alex, boleh bupati walikotanya ngasih pempek tapi maksimal Rp 200 ribu dan dalam setahun maksimal Rp 1 juta dan tidak boleh dalam bentuk uang,” singkatnya. (juniara)

Artikel Terkait