PALEMBANG — Asisten III Bidang Kesra, Ahmad Najib menjelaskan bahwa program keluarga harapan (PKH) merupakan program yang pada prinsipnya memberikan bantuan tunai kepada masyarakat dengan persyaratan tertentu.

Menurutnya, Keluarga yang menerima bantuan harus sangat miskin sebagai persyaratan, bantuan itu sebagai stimulan untuk mengangkat taraf hidupnya bagaimana keluarga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

“Kalau bicara anggaran memang belum mencukupi, tapi kita besyukur kepada pemerintah khususnya jajaran Kementrian Sosial, Dinas Sosial yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat yang tidak mampu,” ungkapnya usai membuka rapat koordinasi PKH tingkat Provinsi Sumatera Selatan  2016 di Hotel Grand Zuri Palembang, Jumat (28/10).

Ia mensyukuri program ini masih berlanjut meskipun kondisi keuangan Sumsel dalam keeadaan yang kurang menguntungkan, sedangkan pelaksanaan PKH saat ini sudah sesuai dengan laporan Kepala Dinas Sosial karena berdasarkan aturannya dalam pelaksaanaa PKH yang paling penting adalah pengawasannya.

“Pengawasannya untuk memastikan bantuan langsung sampai ke masyarakat dengan pola penyalurannya melalui Kantor Pos. Jadi tidak bisa lagi PKH dipotong atau dikurangi, kedepannya pola penyalurannya melalui Bank,” jelasnya.

Selain itu untuk pendampingan PKH, petugasnya akan ditraining, mereka harus mempunyai kapasitas, kemampuan serta akan diawasi oleh institusi yang lebih tinggi. Tugas pendamping untuk mempercepat dan mempelancar serta untuk mengawasi agar tepat penggunaannya.

“Semua wilayah Sumsel yang menjadi prioritas PKH terutama dua kabupaten yang tertinggal yakni Kabupaten  Musi Rawas dan Kabupaten Muratara,” tutupnya. (juniara)

RelatedPost