PALEMBANG — Banyaknya organisasi advokat baru yang bermunculan saat ini karena telah dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 (SKMA-073) tentang penyumpahan Advokat.

Tentu saja Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2003 yang mengamanatkan organisasi advokat menganut sistem Single Bar. hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Muhammad Ismak saat jumpa pers usai Rakernas AAI ke XVIII di Hotel Novotel, Sabtu (08/10).

“Keadaan seperti itu membuat ketidakpastian dan melahirkan advokat yang tidak mempunyai standar yang sama. Oleh karena itu kami menawarkan kepada organisasi advokat lainnya untuk sepakat untuk bersatu atau sepakat untuk tidak bersatu,” urainya.

Lanjut M.Ismak, bila multi bar menjadi pilihan, Ia mengusulkan kepada semua organisasi advokat yang ada untuk mempunyai standar yang sama untuk pendidikan advokat dan mempunyai dewan etik yang sama untuk semua organisasi advokat.

“Saat ini UU advokat sedang digodok bila sitem single bar yang tetap digunakan maka Peradi sebagai wadah tunggal, AAI sendiri adalah pendiri Peradi. Kami akan lebih konsolidasi organisasi AAI,” tegasnya.

Selain itu, untuk menyikapi SK MA No 73 bukan hanya tugas AAI melainkan kesadaran bersama serta mengimbau organisasi advokat lain untuk duduk bersama.

Agar standar advokat sama maka harus mempunyai pendidikan advokat yang sama. Oleh karena itu Ia membentuk komite pendidikan advokat bekerjasama dengan pendidikan tinggi. Menurutnya pendidikan advokat sebagai pendidikan tinggi diatas level sarjana (level 7) dan dibawah Magister (Level 8).

“Advokat akan menyelesaikan pendidikan sebanyak 24 SKS dengan lama pendidikan 6 bulan. Jadi kalau advokat ingin melanjutkan pendidikan Magister maka tidak perlu dari awal tinggal melanjutkan saja,” ujarnya.

Ditambahkan M.Ismak, dalam rakernas muncul juga berbagai rekomendasi lainnya misal keberadaan Jaksa sebagai pengacara negara, banyak bidang hukum yang dilakukan oleh pengacara negara yang bertentangan dengan UU No18 tahun 2003.

“Ada juga rekomendasi agar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Kami juga merekomendasikan agar dalam pembentukan UU pemerintah tidak hanya mendengar dari Jaksa, Polisi, Hakim sebagai penegak hukum, tetapi juga mendengar dari Advokat yang juga merupakan penegak hukum,” tutupnya.(juniara)

RelatedPost