PALEMBANG — Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah menerima ratusan pengaduan atau laporan masyarakat. Menurut Herlambang anggota KI Sumsel, “Sampai saat ini ada sekitar 162 kasus atau laporan yang masuk, sebanyak 28 kasus dari 30 kasus sengketa informasi  yang ditangani sudah memasuki tahap mediasi. Sisanya segera menyusul.”

Untuk melakukan penyelesaian sengketa informasi tersebut dalam siaran pers-nya KI Sumsel kerap menghadapi kendala ketidakhadiran pihak termohon. “Ada yang dihadiri para pihak, pemohon dan termohon. Namun ada juga yang tidak hadir,” kata Herlambang, Jumat (27/5).

Menurut Ketua KI Sumsel Kafri Jaya, “Walaupun tidak dihadiri termohon dari badan publik atak SKPD, sidang-sidang kasus sengketa informasi tetap dilanjutkan. Sekarang memasuki masa mediasi selama 14 hari kerja.”

Terhadap ketidakhdiran pihak termohon yang berasal dari badan publik atau SKPD (satuan kerja perangkat dinas) KI mengimbau kepada kepala daerah untuk menegur pimpinan SKPD atau badan publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di daerahnya.

“KI Sumsel mengimbau para bupati dan walikota untuk dapat menegur kepala dinas, kepala badan publik dan pejabat PPID untuk menghadiri persidangan. Karena kalaupun tidak dihadiri, persidangan tetap dilanjutkan, dan tetap akan diputuskan,” kata Agus Srimudin.

Menurut Herlambang bagi kasus sengketa yang sudah ada kesepakatan perdamaian akan disidang dengan putusan hasil mediasi, namun bila tidak ada kesepakatan persidangan tetap dilanjutkan dengan agenda pembacaan mediasi gagal, kemudian dilanjutkan persidangan pembuktian ajudikasi nonlitigasi.

Sekretaris KI Sumsel Bambang Sukaton menjelaskan, menurut Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) turunan dari UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Kalau tidak dihadiri maka dapat merugikan badan publik itu sendiri, karena tidak menggunakan haknya.”

Herlambang mengimbau, agar termohon menggunakan haknya. “Sayang hak untuk mengklarifikasi kasus-kasus atau sengketa tersebut tidak digunakan dalam persidangan di depan Majelis Komisioner. Dikhawatirkan dapat merugikan diri sendiri karena hak-hak yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut tidak digunakannya,” katanya.

Persidangan di Komisi Informasi dipimpin oleh lima Majelis Komisioner (MK), yaitu Kafri Jaya, M Zaky Shahab, Herlambang, Agus Srimudin dan Elda Mutilawati. (tari)

Artikel Terkait